Sejarah Singkat

SEJARAH SINGKAT POLAIRUD

PADA JAMAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Setelah berakhirnya masa pemberontakan pada Abad 13, Kerajaan Majapahit yang telah membentuk Pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Patih Gajah Mada mulai menata Kembali kehidupannya, diantaranya membentuk sebuah kesatuan yang bertugas sebagai pemegang keamanan dilaut, yaitu Armada perang laut yang bertugas menjaga laut.

Selain mampu menjaga keamanan di laut dan pantai, membasmi perompak dan para bajak laut, harapan terbentuknya armada laut pada saat itu adalah sebagai pemegang keamanan di sepanjang alur sungai Brantas dan Pelabuhan Canggu sebagai Pelabuhan dalam (Pelabuhan sungai) terbesar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sangat padat di jaman Majapahit pada Abad 14.

Disini menunjukkan bahwa tugas fungsi Polisi Perairan  sudah  ada  sejak  zaman  Majapahit  meskipun  masih  menjadi  bagian Angkatan Laut Kerajaan Majapahit.

PADA JAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Pada masa kolonial Belanda, Polisi diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut berdasarkan beberapa Staatsblad (Lembaran Negara Pada masa kolonial)Sebelum Pecah perang Dunia II, fungsi Polisi Perairan sudah menjalankan tugas kewajibannya sebagai Penjaga perairan nusantara dengan berbagai nama seperti Polisi Laut, Polisi Pelabuhan, Polisi Sungai dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya kurang sempurna, karena minimnya sarana prasarana serta peralatan, meskipun pengamanan  laut pada saat itu masih dititik beratkan kepada Angkatan Laut serta masih menggunakan kapal yang sederhana dengan jumlah unit yang sangat terbatas.

Kepolisian Republik Indonesia yang saat itu bernama Djawatan Kepolisian Negara (DKN) tidak ketinggalan untuk menata organisasi, mengingat DKN merupakan bagian dari pemerintah RI. walaupun sebelum pengakuan kedaulatan sudah dirintis pembentukan Polisi Perairan, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (R.S. Soekanto) sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) kemudian membentuk bagian Polisi Perairan, Setelah adanya pembentukan bagian-bagian  dari  DKN  seperti  Lalu  Lintas,  Reserse,  Intelijen,  Mobile  Brigade (Mobrig) dan Dinas Umum.

Pembentukan tersebut dimulai ketika R.S. Soekanto mengeluarkan order Kepala Djawatan Polisi Indonesia Pusat pada tanggal 1 November 1950 yang ditujukan kepada Komisaris Polisi Rekso Prodjo Soedarsono (R.P. Soedarsono). Pembentukan bagian Polair bertujuan agar DKN memiliki fungsi pemberantasan kejahatan di laut yaitu penyelundupan serta menjaga keamanan laut dan pulau-pulau terluar  mengingat  Indonesia merupakan negara kepulauan. Setelah itu, usaha pembentukan bagian Polair juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya Surat Keputusan Perdana Menteri pada 5 Desember 1950 mengenai pembentukan bagian Polair. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 14 Maret 1951 menetapkan Polisi Perairan sebagai bagian dari DKN terhitung mulai 1 Desember 1950 dan menetapkan pemersatuan  kesatuan-kesatuan  kepolisian  yang  memiliki  tugas  khusus  dalam pengawasan laut, pantai dan sungai ke dalam Bagian Polair.

Pada  awal  pembentukan,  Polair  mendapat  pinjaman  sebuah  kapal  dari Djawatan  Pelayaran  yang  merupakan  hasil  rampasan  perang  yang  bernama “Angkloeng”, nama sejenis burung laut. Selain itu Polair mendapat bantuan dari Direktur Pelabuhan Tanjung Priok, untuk membuat sebuah pangkalan kapal Polair. 

Pada tanggal 24 November 1951, Bagian Polisi Perairan diresmikan oleh R.S. Soekanto yang Upacara peresmiannya dihadiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan para petinggi angkatan bersenjata. Kemudian, ditunjuklah Komisaris Polisi R.P. Soedarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama oleh Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto

TERBENTUKNYA POLISI UDARA

Setelah terbentuknya Kepolisian Perairan, DKN dan pemerintah mulai berpikir bahwa perlunya ada Polisi Udara untuk mendukung pelaksanaan tugas Polair dan menjaga Keamanan dan ketertiban udara mengingat kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara. Kemudian, Pemerintah membentuk Seksi Udara pada akhir tahun 1955 dengan menunjuk Komisaris Polisi Drs. Harsono, sebagai Kepala Seksi Polisi Udara dan dikuatkan Dengan terbitnya Surat Keputusan Perdana Menteri pada tanggal 5 Desember 1956.

Pembentukan seksi  udara  bertujuan  untuk  memberantas  penyelundupan,  pengawasan  lintas batas, evakuasi udara bagi korban kecelakaan dan sakit, serta menyiapkan transportasi udara untuk pejabat penting Kepolisian. Sejak tanggal 1 Desember 1956, bagian Polisi Perairan berubah menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara dengan memiliki sarana Kapal Patroli sebanyak 35 Unit dari berbagai tipe dan sebuah pesawat Cesna 180.

PADA MASA REFORMASI

Pada  masa reformasi, MPR  mengadakan  Sidang  Istimewa dengan hasil  adanya Penetapan MPR tentang pemisahan TNI dan Polri dan Penetapan tentang peran TNI dan Polri, sehingga sejak saat itu Polri menjadi mandiri.  Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kapolri mengeluarkan kebijakan reformasi Polri secara struktural, kultural dan instrumental.

Tak ketinggalan, Jajaran Kepolisian Perairan Dan Udara yang sejak masa terbentuknya sampai dengan masa reformasi sudah beberapa kali mengalami restrukturisasi organisasi penggabungan dan pemisahan, Kembali dilakukan restrukturisasi penggabungan Polair dan Poludara menjadi Ditpolairud yang langsung berada dibawah Kapolri. Sampai akhirnya, pada tahun 2017 Jajaran Kepolisian Perairan Dan Kepolisian Udara menjadi Korpolairud dan berada dibawah naungan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

Pada awal masa reformasi, banyak terobosan dan pembaharuan yang dilakukan jajaran Polairud. Diantaranya kewenangan penyidikan, pemberian Brevet Bhayangkara Bahari, Brevet Penerbang Polri, Brevet Komando, Brevet Penyelam serta melakukan perubahan warna pada kapal Patroli.

KIPRAH POLAIRUD

Sejak awal terbentuknya, Polairud telah banyak berkiprah dalam menjaga keamanan wilayah nusantara, baik dalam membantu menumpas pemberontakan-pemberontakan yang muncul diawal kemerdekaan maupun menjaga pemeliharaan keamanan dengan terlibat dalam berbagai operasi. Diantara kiprah tersebut adalah:

  • Operasi Penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar pada tahun 1957 dan 1959
  • Operasi Trikora Tahun 1962 Dengan Pembentukan Komando Gugus Tugas-090 oleh Komandan Polairud, yang kemudian Komando Gugus Tugas tersebut diperbantukan pada Angkatan Laut Mandala
  • Operasi Dwikora pada tahun 1964 Dengan perbantuan pergeseran pasukan dari Jakarta menuju Pulau Natuna dan perairan perbatasan Laut.
  • Operasi Seroja pada tahun 1976 dengan perbantuan pengamanan pesisir pantai Timor Timur dan sarana transportasi logistic maupun sarana angkut pasukan.
  • Operasi Aman Malindo Pada tahun 1979, dimana Polri mengadakan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam rangka pemberantasan penyelundupan, imigran gelap, narkoba, dan  uang  palsu
  • Operasi Sri Gunting dan Operasi Nila pada tahun 1989 dengan melakukan pemberantasan penyelundupan di perairan perbatasan dan pemusnahan ganja di wilayah aceh dan sekitarnya
  • Operasi Jaring Merah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 dengan bantuan 2 Helikopter dan Pesawat Cesna mendukung operasional TNI POLRI di Aceh menanggulangi Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
  • Operasi Gurita Pada tahun 1998 dengan melakukan pemberantasan illegal fishing yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia